Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Bendera putih yang dikibarkan warga Aceh bukanlah simbol politik yang dirancang dengan sadar. Ia muncul sebagai respons spontan atas situasi yang berulang; bencana yang datang kembali, bantuan yang lambat, dan kebutuhan dasar yang tak segera terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, bendera putih menjadi cara paling sederhana untuk mengatakan bahwa daya tahan telah sampai pada ambang yang mengkhawatirkan.
Aceh memiliki sejarah panjang menghadapi situasi ekstrem. Konflik, bencana alam, dan proses pemulihan yang tidak selalu konsisten membentuk masyarakat yang terbiasa bertahan.
Karena itu, ketika warga memilih mengibarkan bendera putih, tindakan tersebut tidak bisa dibaca sebagai sikap manja atau ketergantungan. Ia justru menunjukkan bahwa tekanan yang dialami telah melampaui kemampuan adaptasi normal.
Pada titik ini, persoalan tidak lagi bisa disamarkan sebagai keterbatasan teknis atau hambatan alam. Ketika warga harus mengibarkan bendera putih untuk memanggil perhatian, itu menandai kegagalan negara menjalankan fungsi dasarnya. Ketabahan masyarakat tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup kelambanan kebijakan. Menormalisasi krisis dengan dalih prosedur sama artinya memindahkan beban negara ke pundak rakyat—sebuah praktik yang tidak bisa dibenarkan secara politik maupun etis.
