AGK-YA vs Banteng. Seteru Kandang Siapa Tumbang?

oleh -46 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ternate : Hubungan antara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDI Perjuangan) dengan pasangan Gubernur dan wakil Gubermur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba dan M. Al-Yasin Ali, bagaikan pengantin yang tak sempat berbulan madu.

Pasangan gubermur dan wakil gubermur yang oleh banyak kalangan dinilai kawin paksa dengan PDI Perjuangan dan PKPI ini, konon sudah tidak harmonis sejak awal.

Sumber-sumber internal di kedua partai menyebutkan, sejak awal koalisi ini sudah dimulai dengan sejumlah masalah. Mulai dari dibajaknya tahapan seleksi kandidat di internal PDI Perjuangan hingga rekomendasi ganda PKPI yang hingga kini masih menyimpan tanda tanya.

“AGK merasa kubu PDI Perjuangan tidak terbuka soal pengelolaan dana kampanye. Beliau juga merasa dijebak ketika menandatangani 21 IUP milik PT. Harita jelang PSU, hingga pengusiran Aba Acim ketika kampanye Pilpres beberapa waktu lalu”, ungkap sumber tersebut.

Link Banner

Keretakan hubungan tersebut kian terlihat nyata beberapa waktu terakhir, seiring perseteruan terbuka di media masa yang melibatkan gubernur dan wakil gubermur di satu pihak versus PDI Perjuangan di lain pihak.

Konflik terbuka ini berawal ketika Al Yasin Ali dengan tegas menolak usulan nama-nama pimpinan SKPD yang disodorkan oleh DPD PDI Perjuangan.

Orang nomor dua di pemerintahan Maluku Utara ini dengan tegas mengatakan agar partai politik tidak mencampuri kerja pemerintah. “Tidak ada itu yang namanya usulan partai”, begitu kata Acim.

Kubu DPD PDI Perjuangan tidak terima baik, mereka mendesak Acim agar meminta maaf dan tunduk sebagai kader partai.

 

“Kalau tidak tunduk kami akan laporkan ke DPP”, ancam kubu banteng.

Tanpa dinyana, ancaman tersebut dibalas dengan serangan mematikan melalui serudukan tepat di tulang rusuk oleh sang gubernur.

Baca Juga  Pusat Studi Pedesaan Unpatti Sampaikan Hasil Kajian Kesenjangan Pendidikan di Aru

AGK dengan percaya diri mengatakan. tidak ada urusan dengan mereka. Itu hanya ulah para caleg yang gagal.

Serangan ini rupanya tidak membuat kandang banteng goyah. DPD PDI perjuangan kembali memgirim serangan balasan. Kali ini yang disasar adalah kasus kedua pertinggi tersebut.

Kepada media pers di Ternate akhir pekan lalu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara, Asrul Rasyid Ichan mengatakan pihaknya akan menjadi pioner dalam penuntasan kasus 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melibatkan KH. Abdul Gani Kasuba dan kasus pembelian Kapal KM. Fay Sayang yang melibatkan Alyasin Ali.

Secara khusus, kepada @porostimur.com, Asrul mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah terhadap kedua kasus tersebut.

“Yang pasti, kita minta aparat terkait baik Polda maupun Kejati untuk serius terhadap penyelesaian kedua kasus ini”, papar Asrul.

Mantan Anggota DPRD Kota Ternate ini pun menilai KH. Abdul Gani Kasuba dan M. Al-Yasin Ali tidak tahu berterim kasih.

Akademis Universitas Khairun Ternate, Mochtar Adam, ketika dimintai pendapatnya memgatakan, hubungan disharmoni antara PDIP dengan Gubernur dan wakilnya menunjukan kedua belah pihak haus kekuasaan.

“PDIP merasa partai yang berjuang memenangkan kontestasi politik dan menugaskan petugas partai di eksekutif mau mengambil bagian dalam mengatur pemerintahan daerah, yang oleh regulasi dlm UU Otonomi Daerah tidak diatur kewenangan partai dalam pemerintahan”, paparnya.

Mochtar Adam menyayangkan sikap kedua belah pihak saling rebut kuasa melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sikap tersebut menurutnya
semakin memperlihatkan tata kelola pemerintahan yang semrawut.

“Walaupun di berbagai daerah ada fenomena yang sama tetapi diselesaikan dalam ruang yang terbatas. Di Malut konflik sudah menjadi konsumsi publik, akibatnya saling serang, saling mengungkap luka lama. Rakyat seolah tersandera oleh mereka-mereka yang haus kekuasaan”, pungkasnya.

Baca Juga  Pangdam XVI/Pattimura Sertijabkan Sejumlah Pejabat Utama Kodam XVI/Pattimura

AGK Keluarkan Sejumlah IUP Tanpa Prosedur

Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2016 lalu diduga menerbitkan 27 Izin Usaha Pertambangan atau IUP tanpa prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang.

Penelusuran media ini pada 27 IUP yang dikeluarkan Abdul Gani Kasuba, hanya satu yang sah dan dilakukan sesuai ketentuan yang ada, di antaranya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari 27 IUP yang ditemukan bermasalah, empat di antaranya dikeluarkan kepada PT Halmahera Jaya Mining Nomor: 198.5/KPTS/MU/2016 tentang IUP peningkatan operasi produksi, PT Budhi Jaya Mineral Nomor: 315.1/KPTS/MU/2016 tentang IUP Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, untuk CV Orion Jaya Nomor 303.1/KPTS/MU/2016 tentang persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi, dan PT Kieraha Tambang Sentosa Nomor 282.1/KPTS/MU/2016 tentang peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi logam emas dengan luas areal 8.244 hektare.

“Puluhan izin usaha pertambangan di daratan wilayah Halmahera ini dikeluarkan secara diam-diam oleh pemerintah provinsi melalui Gubernur Abdul Gani Kasuba,” kata Sahril Tahir, Sekretaris Komisi III DPRD Maluku Utara, kala dihubungi, beberapa waktu lalu.

Politikus Partai Gerindra itu mengemukakan, sejumlah IUP yang dikeluarkan tersebut tidak mengantongi kajian teknis maupun dokumen analisis dampak lingkungan. Bahkan, sebagian di antaranya masuk pada areal sengketa tapal batas antara pemda Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

“Karena itu kami menduga ada proses mafia di dalam penerbitan IUP tersebut. Yang mana ada pihak-pihak yang sengaja mengejar keuntungan dari penerbitan IUP ini, sehingga sengaja melakukan hal-hal di luar mekanisme yang telah diatur.” ujar Syahril.

Baca Juga  Ketua KNPI Kepulauan Sula Kecewa, Kepala Bappeda Tak Hadiri Kegiatan Dialog

Sahril mengungkapkan dalam dokumen IUP tersebut dikeluarkan atas nama mantan Kepala Dinas ESDM Rahmatia, padahal pihaknya mengetahui di masa kepemimpinan mantan Kadis tersebut tidak ada proses penerbitan IUP sebanyak itu.

“Ini artinya ada manipulasi dokumen yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas ESDM Sarifudin Manyila dengan cara membuat dokumen tanggal mundur,” ucapnya.

Mantan Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Rahmatia membenarkan, sepanjang dirinya menjabat hanya memproses satu izin usaha pertambangan.

“Selama saya menjadi kepala dinas hanya satu kajian teknis yang saya keluarkan, yaitu kepada PT Shana Tova,” ujar Rahmatia saat dihubungi melalui telepon akhir pekan lalu.

Dia mengungkapkan, pada masa kepemimpinan dirinya terdapat 21 IUP yang diterbitkan tanpa proses kajian teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

“Ada sekitar 21 IUP yang dikeluarkan saat itu tanpa memproses izinnya. Bahkan penerbitan IUP itu tidak memiliki kajian teknis yang meliputi kajian administrasi, teknis, lingkungan dan kajian finansial. Itu tidak dilakukan,” kata Rahmatia menjelaskan.

“Kalau kajian ini tidak ada maka IUP Produksi tidak boleh dikeluarkan,” sambungnya.

Kata dia, kalau sampai IUP Produksi dikeluarkan tanpa kajian teknis, maka sesuai peraturan perundang-undangan bisa dikenakan Pasal 165 UU Nomor 4 Tahun 2009, yang menjelaskan setiap orang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menyalahgunakan kewenangannya dapat diberi sanksi pidana 2 tahun.

Sementara itu, masih ada enam IUP yang diproses setelah dirinya tak lagi menjabat. “Juga ada 6 IUP yang diproses, tetapi bukan di masa saya. Yang mana masa jabatan saya (Kepala Dinas ESDM) itu berakhir pada 23 Mei 2016,” tambahnya. (keket)