Porostimur.com, Jakarta — Keputusan PT PP Presisi Tbk (PPRE), anak perusahaan BUMN PT PP (Persero) Tbk, menjalin kerja sama dengan PT Position dalam proyek pertambangan di Desa Maba, Halmahera Timur, memicu gelombang kritik dari aktivis dan lembaga pengawasan di Maluku Utara.
Meski pihak perusahaan menilai kontrak ini sebagai bagian dari strategi ekspansi di kawasan Timur Indonesia, sejumlah pihak menilai langkah tersebut bertentangan dengan komitmen negara dalam penegakan hukum dan pemberantasan tambang ilegal.
Kontrak kerja sama tersebut mencakup pekerjaan clear and grub, topsoil removal, waste removal, hingga produksi bijih limonit dan saprolit. Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menyatakan pihaknya berkomitmen menjalankan proyek dengan standar tertinggi.
“PPRE berkomitmen menjalankan proyek menggunakan teknologi tepat guna dan standar keselamatan tertinggi,” ujarnya.
Namun, pernyataan itu tidak cukup meredam kritik yang semakin menguat dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Rekam Jejak PT Position Jadi Sorotan Serius
Aktivis Maluku Utara Yohanes Masudede, menilai keputusan BUMN menggandeng PT Position sebagai langkah yang tidak bijak. Menurutnya, perusahaan tersebut tengah menghadapi berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
