Desakan Peninjauan Ulang dan Konsistensi Kebijakan Publik
Di tengah optimisme PPRE mengenai ekspansi di kawasan Timur Indonesia, kritik para aktivis justru menegaskan adanya ketidaksesuaian antara misi bisnis perusahaan negara dan kewajiban menjaga hukum, etika publik, serta perlindungan masyarakat adat.
Kasus PT Position kini menjadi perhatian nasional, bukan hanya karena potensi kerusakan lingkungan, tetapi juga karena dugaan kriminalisasi warga lokal dan praktik pertambangan ilegal.
Para aktivis mendesak pemerintah pusat meninjau ulang kontrak BUMN dengan PT Position dan memastikan setiap kegiatan pertambangan berada dalam koridor hukum, etika, dan keberlanjutan.
“Ini soal masa depan masyarakat adat, kepastian hukum, dan integritas negara,” tutup Rajak Idrus. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
