Soroti Kehadiran Sejumlah Pihak di Lokasi Tambang
Di sela aksi, massa juga menyoroti kehadiran Helena Ismail bersama pihak PT Wanshui Indo Mining di kawasan tambang. Mereka mempertanyakan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya kepada Jalaludin Salampessy yang merupakan mantan Ketua Satgas Pertambangan.
Massa merujuk pada foto yang beredar di publik yang memperlihatkan kebersamaan sejumlah pihak di area tambang, sehingga memunculkan berbagai dugaan dan asumsi mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas pertambangan di Gunung Botak.
“Pemerintah Provinsi Maluku jangan bermain api dalam persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Buru,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Kritik Penegakan Hukum dan Rencana Aksi Lanjutan
Koordinator lapangan aksi, Dayat, menilai terdapat kejanggalan dalam praktik penegakan hukum di kawasan pertambangan Gunung Botak. Ia menyebut aparat penegak hukum terkesan belum menunjukkan ketegasan terhadap aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah Anahani–Kayeli.
Menurutnya, muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang turut menikmati hasil tambang, sementara masyarakat setempat belum merasakan manfaat yang signifikan.
Menutup aksi, massa menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak Gubernur Maluku agar tidak abai terhadap kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
