Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa anggaran pengawal di Provinsi Maluku Utara mencapai sekitar Rp660 juta per tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Subang yang berada di kisaran Rp480 juta per tahun.
“Angka ini sangat besar dan publik berhak tahu penggunaannya seperti apa,” ujar Uchok, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, persoalan mendasar bukan semata pada besaran anggaran, tetapi pada minimnya transparansi. Dalam sejumlah dokumen anggaran, rincian jumlah personel pengawal tidak dicantumkan secara jelas oleh Biro Umum Sekretariat Daerah.
Kondisi ini dinilai menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan secara objektif.
“Kalau jumlah personelnya tidak dibuka, bagaimana publik bisa menghitung apakah anggaran itu wajar atau tidak? Ini persoalan serius,” tegasnya.
Ruang Abu-Abu Pengelolaan Anggaran
Uchok menilai, ketertutupan informasi berpotensi menciptakan “ruang abu-abu” dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik hanya disuguhi angka besar tanpa penjelasan rinci mengenai penggunaannya.
Ia juga menegaskan bahwa alasan keamanan tidak bisa dijadikan dalih untuk menutup akses informasi. Jika kebutuhan pengamanan memang besar, pemerintah seharusnya menjelaskan secara terbuka—mulai dari jumlah personel, tugas, hingga sistem kerja.
