Justru, Tauhid menilai kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah masih lebih mementingkan sisi ekonomi dibandingkan kesehatan.
Dikhawatirkan, kasus Covid-19 akan terus mengalami peningkatan karena masyarakat masih tetap dapat beraktivitas di luar rumah tanpa adanya kontrol yang ketat dari pemerintah.
Kepala Daerah bereaksi mendengar isu lockdown yang beredar. Gubernur Jawa Barat Ridwan menilai istilah lockdown tidak ada, yang ada itu PSBB.
Dia siap jika harus mengikuti arahan pemerintah pusat, tetapi Jawa Barat perlu melakukan kesiapan, terutama kesiapan pangan. Di sisi lain, dia mengaku tidak memiliki anggaran.
“Kami dari Jawa Barat, anggaran memang sudah tidak ada,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan HB X, bahwa tidak memungkinkan melakukan lockdown secara total lantaran pemerintahnya tidak kuat menanggung untuk menutup aktivitas masyarakat secara total.
“Ya enggak [lockdown] to, enggak ada kalimat [akan menetapkan kebijakan] lockdown, saya enggak kuat suruh ngragati [membiayai] rakyat se-DIY,” katanya usai rapat bersama Bupati dan Wali Kota di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6/2021)
Lain hal dengan kedua Pemerintah Daerah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai saat ini belum mengeluarkan statement terkait permasalahan isu lockdown ini.
