Suahasil menjelaskan bahwa anggaran kesehatan digunakan untuk program mulai dari diagnosa Covid-19 hingga cadangan imunisasi reguler.
“Kita punya anggaran [APBN] yang cukup. Tentu perlu dipakai dengan tata kelola yang berlaku dan baik,” tegasnya.
Sebagai catatan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 18 Juni 2021 telah mencapai Rp 226,63 triliun. Angka itu setara dengan 32,4 persen dari total pagu anggaran Rp699,43 triliun. Artinya, pemerintah masih memiliki ruang yang cukup untuk menangani pandemi yang masih menghantui ini.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengembalikan dana desa, terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM Mikro.
“Tampaknya dengan peraturan ini banyak desa harus ubah APBDes dan proses ini tidak secepat yang kita harapkan sehingga penyaluran terhalang,” jelasnya.
Kendati dikembalikan, daerah masih harus mengubah APBDes. Tentu saja ini akan menjadi kendala bagi pemerintah di daerah untuk menangani Covid-19.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menegaskan pemerintah bisa menyetop dulu semua belanja infrastruktur. Perlu ada realokasi ekstrem jika akan melakukan lockdown.
