Porostimur.com | Ambon: Aroma tak sedap pembelian mobil dinas (Mobdin) gubernur dan wakil gubernur Maluku kini mulai menyeruak.
Setelah beredar desas-desus di kalangan masyarakat bahwa wakil gubernur Barnabas Orno tidak mau menggunakan mobil tersebut karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam urusan pembeliannya, kini proses pengadannya dipertanyakan oleh wakil rakyat.
Adalah anggota Komisi I DPRD Maluku Benhur Watubun yang mempertanyakan mekanisme pembelian Mobdin yang dilakukan oleh kantor penghubung Pemerintah Maluku di Jakarta itu.
“Kita mau tahu dasar pertimbangan apa, sehingga pengadaan sarana dan prasarana seperti mobil dinas itu, dilakukan kantor penghubung Maluku di Jakarta,”kata anggota Komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun, saat rapat kerja dengan mitra komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum, terkait pengawasan realisasi APBD dan APBN 2020, Rabu 3 Maret lalu.
Watubun heran, karena prosesnya tidak seperti pengadaan Mobdin yang dilakukan selama ini.
“Yang dipertanyakan adalah dasar pembelian oleh Kantor Penghubung di Jakarta. Karena selama ini kan yang melakukan pengadaan itu Biro Umum,” terangnya
Watubun mempertanyakan dasar pembelian Mobdin untuk Gubernur dan Wakil Gubernur itu. ”Kita hanya pertanyakan dasar pembelian Mobil Dinas oleh Kantor Penghubung Maluku. Saya tidak tau itu mobil dinas untuk apa? Tapi urusan pengadaan mobil dinas pejabat itu urusan Biro Umum bukan kantor penghubung,“ tandasnya.
