Setidaknya, saat itu, meritokrasi masih berlaku dalam pengisian berbagai posisi penting jabatan publik. Kabinet masih diisi orang-orang kompeten, dan manajemen pemerintahan masih tertata dan terjaga. Juga saat itu tidak ada nomenklatur “relawan politik” sebagai rekrutmen asal-asalan pengisian jabatan publik dan komisaris BUMN – sebagai sarana logistik untuk mendanai ambisi politik.
Populisme Jokowi, setelah gagal dengan ambisi tiga periode, ia lanjutkan dengan “politik titipan”. Ia mewariskan dua persoalan: Wapres Gibran dan bangkitnya fasisme Orba. Presiden Prabowo mulai mewacanakan agar teks UUD 1945 dikembalikan ke naskah awal. Artinya berbagai amandemen produk Reformasi, agar Indonesia lebih demokratis, ingin dibatalkan.
Apakah Prabowo ingin mengikuti jejak mertuanya, Soeharto, mengulang sejarah berkuasa tanpa batas? Dan kemudian mengakhiri kekuasaannya dengan buruk (disgrace)? Apakah kutukan sejarah berulang, L’histoire se répète, akan berlaku: “Pertama sebagai tragedi, kedua sebagai komedi”?
Prabowo masih punya kesempatan untuk melawan kutukan banalitas sejarah yang berulang. Ia perlu serius belajar dari sejarah, untuk menolak populisme dan godaan fasisme, tragedi atau komedi. Dengan memilih menata demokrasi yang lebih baik, dan bisa mengakhiri kekuasaan dengan elegan. Jangan tiru Jokowi. (**)
