Menurutnya, wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki karakteristik berbeda dibanding wilayah daratan, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan inklusif.
Peran Kampus dan Mahasiswa
Dekan FISIP Universitas Pattimura dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap persoalan sosial.
“Kuliah umum ini merupakan bagian dari upaya akademik untuk memperkuat kapasitas intelektual mahasiswa dalam memahami berbagai persoalan sosial melalui perspektif struktural,” ujarnya.
Ia menambahkan, mahasiswa tidak boleh hanya melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, tetapi harus mampu membaca faktor-faktor struktural yang melatarbelakanginya, termasuk kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Kemampuan analitis tersebut dinilai penting dalam melahirkan generasi pemimpin dan birokrat yang mampu merumuskan solusi pembangunan yang berkeadilan, khususnya di Maluku sebagai wilayah kepulauan.
Dorong Kebijakan Inklusif dan Resiliensi Sosial
Lebih jauh, Prof. Purwo menekankan bahwa kebijakan publik yang inklusif harus mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini berada di pinggiran pembangunan, baik karena faktor geografis maupun keterbatasan akses terhadap layanan negara.
Ia mendorong pembangunan yang berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan.
