Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus _clean and clear_. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.
“Saya bekerja sama tentunya dengan berbagai kementerian/lembaga lainnya termasuk Pemprov Sulut. Saya ingin setelah ini _clean and clear_, Kementerian ATR/BPN bisa segera mengeluarkan sertipikat bagi masyarakat karena itu juga penting sekali, kepastian hukum hak atas tanah dan memiliki nilai ekonomi,” ujar Menteri AHY.
Tak hanya lahan relokasi, pemerintah juga mempersiapkan lahan untuk lokasi perkebunan maupun pertanian sebagai ladang mata pencaharian masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Ruang. “Ini juga harus segera kita siapkan agar mata pencaharian masyarakat tersebut tidak putus. Kita ingin masyarakat diberikan rasa tenang, jangan sampai sudah terdampak bencana kemudian tidak jelas nasib dan hidupnya. Ini yang harus dipastikan oleh pemerintah,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Kedatangannya secara langsung juga diharapkan meningkatkan semangat kerja jajaran di daerah, untuk sama-sama bekerja membantu korban terdampak erupsi Gunung Ruang. “Kedatangan saya secara langsung ini untuk membuktikan, kalau menterinya datang apalagi jajaran yang lainnya, kanwilnya, kantahnya harus lebih bekerja lagi dan semua jajaran di lapangan juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh,” tutur Menteri AHY.
