Biaya Kebijakan Tanpa Kritik
Alasan mengapa kritik layak dijaga bukan semata alasan normatif tentang hak berekspresi, melainkan juga alasan fungsional dalam ekonomi-politik kebijakan. Tidak ada pemerintah yang memiliki informasi sempurna. Birokrasi memiliki data agregat, tetapi masyarakat memiliki pengalaman mikro terhadap dampak kebijakan di lapangan: dua jenis pengetahuan yang sering tidak saling bertemu kecuali ada saluran partisipasi yang berfungsi.
Ketika saluran itu tersumbat, literatur kebijakan publik menyebut sejumlah risiko yang lazim muncul: kegagalan informasi karena pembuat kebijakan tidak menerima umpan balik yang akurat dari lapangan; miskalkulasi kebijakan akibat asumsi yang tidak teruji; regulatory capture ketika kelompok kepentingan tertentu mendominasi proses karena kelompok lain tersingkir dari meja perundingan; serta kegagalan implementasi karena kebijakan dirancang tanpa mempertimbangkan kapasitas dan resistensi di lapangan. Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional yang mencuat pada 2026, yang berkaitan dengan pola tata kelola tertutup dan sentralistis sejak awal pembentukan lembaga tersebut, menjadi ilustrasi bagaimana minimnya ruang pengawasan publik dapat berujung pada masalah struktural, bukan sekadar insiden personal.
