Dari Tata Rias hingga Busana: Angka yang Memantik Tanda Tanya
Rincian anggaran yang beredar menunjukkan, pemerintah daerah mengalokasikan Rp48 juta per tahun untuk jasa tata rias gubernur (kode RUP 65470303), atau sekitar Rp4 juta setiap bulan.
Belum berhenti di situ, anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan perawatan pribadi gubernur bahkan mencapai Rp500 juta per tahun (kode RUP 65467061), setara Rp41,6 juta per bulan.
Di luar itu, pengadaan pakaian dinas dan atribut penunjang juga menyedot anggaran tidak sedikit. Mulai dari pakaian adat daerah sebesar Rp100 juta, batik tradisional Rp390 juta, pakaian olahraga Rp50 juta, hingga jas atau safari gubernur senilai Rp100 juta.
Deretan angka ini bukan sekadar statistik anggaran. Ia menjelma menjadi pertanyaan publik tentang arah kebijakan belanja daerah—tentang apa yang dianggap prioritas dan siapa yang sesungguhnya menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau daerah lagi sulit, seharusnya yang didahulukan kebutuhan masyarakat. Bukan yang seperti ini,” ujar seorang warga di Sofifi, dengan nada getir.
Antara Regulasi dan Sensitivitas Publik
Pemerintah provinsi melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa seluruh pos anggaran tersebut telah disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari kebutuhan operasional kepala daerah.
