Dia menyatakan, rekomendasi untuk proses hukum mereka yang terlibat makan uang negara adalah langkah tepat.
Sebab proyek rehabilitasi rumah jabatan Gubernur, Utang BPJS dan proyek pembangunan Gedung E RSUD dr Haulussy menelan aggaran yang sangat menguras kas daerah.
“Penting untuk diingat bahwa penggunaan uang negara yang tidak tepat dapat memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang serius. Oleh karena itu, Inspektorat penting untuk menangani masalah ini dengan serius dan transparan,” ingatnya
Dikatakan, sekilas telah ada penyalahgunaan keuangan negara pada tiga kasus ini. Dan yang paling mencolok adalah proyek rehabilitasi rumjab Gubernur Maluku di era Murad Ismail.
“Tiga kasus ini harus dituntaskan dan inspektorat perlu terbuka ke publik. Kan sayang, sampai hari ini Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang sudah tiga bulan menjabat namun belum bisa menempati rumjab, malah harus menanti dan berbesar hati. Jujur ini sangat disesalkan,” pengkasnya. (red/kt)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
