Fraksi NasDem DPRD Halsel Bongkar Catatan APBD 2026

oleh -4 Dilihat
Fraksi NasDem menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dominasi belanja operasional, tumpang tindih program antar-OPD, hingga lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah kepulauan.

Untuk memperkuat PAD, sejumlah langkah didorong, antara lain mengidentifikasi sumber PAD baru, memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan, memperluas digitalisasi untuk mencegah kebocoran, serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Sorotan juga diarahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Saruma dan PDAM, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.

Khusus PDAM, Fraksi NasDem menilai sudah saatnya badan usaha tersebut memberikan kontribusi yang lebih konkret terhadap daerah.

Pemerintah daerah juga diminta menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang jelas, dengan target kuantitatif serta tenggat waktu yang terukur.

Selain itu, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah segera membentuk Perumda dengan tata kelola yang profesional.

Sektor UMKM dan pariwisata juga dinilai memiliki posisi strategis. Kedua sektor tersebut dianggap berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus sumber PAD baru bagi Halsel.

Baca Juga  Adukan Temuan BPK SBB ke Kejati Maluku, GMNIM Minta Sekda Diperiksa

Fraksi NasDem bahkan meminta evaluasi terhadap OPD yang dinilai kurang produktif dan minim inovasi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi salah satu OPD yang mendapat sorotan. Fraksi NasDem menilai masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan sektor pariwisata, baik dari aspek perencanaan maupun optimalisasi PAD.

No More Posts Available.

No more pages to load.