Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial atau hibah, pelatihan UMKM hingga pembangunan infrastruktur disebut perlu dipetakan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan, overlapping program maupun double budgeting.
“Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada program yang dikerjakan berulang oleh OPD berbeda dengan sasaran yang sama,” tegas Fransiska.
Fraksi NasDem juga memberikan perhatian serius terhadap struktur belanja daerah yang dinilai masih terlalu didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal.
Menurut Fraksi NasDem, belanja operasional memang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk membiayai gaji, tunjangan, operasional perangkat daerah serta kebutuhan publik yang mendesak.
Namun, apabila porsinya terlalu dominan hingga mempersempit ruang fiskal untuk belanja modal, kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan jangka panjang.
“Dominasi belanja operasional yang secara signifikan menggerus alokasi belanja modal mencerminkan struktur APBD yang kurang sehat dan belum berorientasi pada pembangunan jangka panjang,” kata Fransiska.
Di luar persoalan fiskal, Fraksi NasDem juga membawa isu perlindungan perempuan dan anak ke dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
