Oleh A. Malik Ibrahim, Penulis dan politisi
Bagaimana kita membaca kegelisahan publik yang belakangan semakin sering menyebut bahwa demokrasi Indonesia sedang digerogoti gejala fasisme? Pertanyaan ini tentu mengundang perdebatan. Namun, yang lebih penting bukanlah menerima atau menolak istilah tersebut secara emosional, melainkan menelaah gejala-gejala politik yang mengiringinya.
Fasisme pada mulanya tidak selalu hadir dalam wajah yang garang. Ia sering datang dengan bahasa demokrasi, memakai simbol-simbol reformasi, bahkan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Di situlah bahayanya. Ia bekerja perlahan, mengikis kebebasan, mereduksi akal sehat, lalu menjadikan kritik sebagai ancaman.
Demokrasi mulai kehilangan daya hidup ketika negara lebih sering memperlakukan warga sebagai pihak yang harus diawasi daripada sebagai pemegang kedaulatan. Ketika kritik dibaca sebagai permusuhan, perbedaan pendapat dicurigai sebagai ancaman, dan intelektualisme dianggap mengganggu stabilitas, sesungguhnya demokrasi sedang mengalami disfungsi.
Dalam keadaan demikian, propaganda menjadi lebih penting daripada argumentasi. Percakapan publik dipenuhi narasi yang membelah masyarakat ke dalam kategori “kawan” dan “lawan”. Kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Demokrasi perlahan kehilangan fondasi deliberatifnya dan bergerak menuju politik yang bertumpu pada emosi, ketakutan, dan kultus kekuasaan.
