Menurutnya, pemerintah juga harus terbuka mengenai kapasitas sistem yang dimiliki.
“Jangan hanya masyarakat yang terus diminta bertanggung jawab. Pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kesiapan sistemnya. Berapa peralatan yang tersedia? Berapa personel yang siap digerakkan? Seberapa cepat laporan masyarakat ditindaklanjuti? Semua itu harus jelas,” tegasnya.
GMKI Desak Penanganan Karhutla Diubah dari Reaktif Menjadi Preventif
Kritik serupa disampaikan Ketua Tim Advokasi Agraria Maritim BPC GMKI Ambon, Hendriyani Sigmarlatu, S.IP., M.A.
Tim Advokasi Agraria Maritim yang dibentuk BPC GMKI Ambon turut melakukan kajian dan diskusi bersama organisasi tersebut untuk melihat persoalan karhutla tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari perspektif agraria, kemaritiman dan tata kelola pemerintahan.
Hendriyani mengatakan, hasil kajian tersebut mengarah pada satu persoalan mendasar, yakni perlunya perubahan pendekatan pemerintah dalam menghadapi karhutla.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terus berada pada posisi reaktif—datang setelah kebakaran membesar—melainkan harus membangun sistem pengendalian risiko sebelum bencana terjadi.
“Pemerintah jangan hanya menjadi pemadam setelah api membesar. Pemerintah harus menjadi pengendali risiko sebelum api muncul. Kalau pola ini tidak diubah, maka setiap musim kemarau kita hanya akan mengulang cerita yang sama,” ujarnya kepada Porostimur.com melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (30/8/2026).
