Oleh karena itu, dirinya tidak tinggal diam, karena didukung dengan teman-teman dari DPRD Provinsi yang datang ke Jakarta dan menyampaikan keluh kesah kami, sebagai daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah tetapi kurang mendapat timbal balik ekonomi yang setimpal.
“Kita juga punya sektor pertanian yang sangat potensial, di mana Pulau Seram dan Buru yang akan dikembangkan sebagai lumbung pangan yang tentunya akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia, dalam konteks lokal Maluku, area persawahan cukup memberikan kontribusi yang sangat signifikan,” tegasnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa tidak akan mendukung eksploitasi hutan, dan kemungkinan dirinya tidak akan memberikan izin HPH kepada pengusaha, karena baginya pulau-pulau di Maluku adalah pulau-pulau kecil bukan pulau-pulau besar.
“Kepentingan kita untuk memastikan kekayaan ini diwariskan juga kepada anak cucu kita di kemudian hari dan pengembangan ekonomi di Maluku haruslah bersifat sustainable, ramah lingkungan, dan beretika, artinya bisa menyerap tenaga kerja lokal yang maksimal, bisa melakukan transfer teknologi atau pengetahuan, dan tentu saja adalah harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Hutan tropis kita harus dijaga dengan baik, yang nantinya bisa juga menjadi sumber untuk pengembangan ekowisata atau ekotourism,” ujar Gubernur.
