“Di atas kertas tertulis ‘publikasi pembangunan daerah’, tapi dalam praktiknya sering berubah jadi kampanye citra pejabat. Di situlah buzzer digital berperan,” katanya.
Menurutnya, fenomena buzzer politik di Maluku Utara telah mengancam ruang demokrasi digital. Media sosial yang semestinya menjadi sarana dialog antara warga dan pemerintah, kini berubah menjadi arena propaganda dan pembentukan opini tunggal.
“Kritik publik kini sering dibalas dengan serangan personal, bukan klarifikasi kebijakan. Ini membuat warga takut bicara,” tegas Mudasir.
Ia bahkan menyebut praktik buzzer politik sebagai bentuk “pembajakan ruang publik”, karena menutupi fakta dengan banjir narasi positif yang tidak selalu sesuai kenyataan di lapangan.
“Saya ingatkan kepada Gubernur Sherly Tjoanda, kritik terhadap pemerintah adalah bentuk kontrol publik. Jangan menganggapnya sebagai perlawanan,” tutup Mudasir.
Beberapa jurnalis lokal juga mengaku sering menjadi sasaran serangan daring setelah menerbitkan laporan kritis tentang kinerja pemerintah daerah. Komentar bernada sarkastik, sindiran, hingga tudingan “anti pembangunan” kerap muncul di kolom komentar berita.
“Buzzer-buzzer-nya sangat galak bahkan tak segan menyerang privacy dan menjurus ke penghinaan,” ujar seorang netizen di Ternate yang mengaku paling sering mendapat serangan dari para Terly di akun-akun media sosialnya.
