Namun menjadi pemain utama membutuhkan kemampuan menetapkan standar, bukan sekadar mengikuti standar. Perjanjian dagang yang disebut resiprokal itu nyatanya mengebiri standar halal kita.
Negara yang menguasai standar menguasai pasar. Uni Eropa menetapkan standar keamanan pangan global. Jepang menetapkan standar kualitas industri. Amerika menetapkan standar teknologi digital.
Pertanyaannya: apakah Indonesia ingin menjadi pasar halal terbesar, atau juga menjadi penentu standar halal dunia? Yang pasti, ketentuan ATR memberikan keunggulan bagi standar AS.
Di tengah globalisasi, harmonisasi standar sering dianggap keniscayaan. Tanpa harmonisasi, perdagangan tersendat. Tanpa perdagangan, ekonomi melambat. Tanpa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sulit meningkat.
Namun harmonisasi selalu membawa dilema: efisiensi ekonomi versus otonomi regulasi. Negara harus menyeimbangkan keduanya.
Bagi masyarakat awam, halal adalah kepastian sederhana: boleh atau tidak. Bagi regulator, halal adalah sistem audit, sertifikasi, pengawasan, dan standar internasional. Bagi industri global, halal adalah pasar besar yang memerlukan kepastian prosedural.
Perjanjian ini memindahkan halal dari wilayah domestik yang sepenuhnya dikendalikan negara ke dalam ekosistem perdagangan global yang berbasis standar dan kesetaraan perlakuan.
