“Apa yang kami lihat sekarang ini adalah militer, dalam upayanya untuk memutus pasokan ke pasukan etnis bersenjata dan pasukan pertahanan rakyat yang mereka hadapi sekarang, juga memutuskan pasokan vital untuk warga. Dan pasokan ini adalah barang-barang biasa, barang-barang kebutuhan dasar,” kata Emerlynne Gil, deputi direktur riset regional Amnesty International kepada VOA.
Amnesty merilis laporan singkat mengenai restriksi bantuan itu hari Jumat, yang didasarkan pada wawancara dengan keluarga pengungsi serta para petugas bantuan lokal dan sukarelawan.
Dalam berita terbaru mengenai situasi kemanusiaan di Myanmar pekan lalu, PBB menyatakan izin perjalanan yang ditolak dan ditunda dari pihak berwenang dan ditingkatkannya pemeriksaan terhadap staf dan pasokan bantuan “menghambat operasi dan memperpanjang penderitaan.”
Berbagai organisasi HAM internasional dan lokal menguatkan kecenderungan itu.
“Banyak daerah di mana junta meningkatkan kehadirannya menghadapi militerisasi yang meningkat, jadi lebih banyak pos pemeriksaan, yang berarti para petugas bantuan dan petugas tanggapan lokal di daerah-daerah itu menghadapi lebih banyak gangguan. Pekerja bantuan ditangkap dan ditahan, konvoi bantuan dipulangkan, pasokannya disita,” kata Shayna Bauchner, peneliti Asia untuk Human Rights Watch.
