Porostimur.com, Ternate – Kondisi fiskal Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang semakin terbatas menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar. Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad, membawa persoalan tersebut ke forum pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Bella Hotel Ternate, Rabu (5/8/2026).
Dalam Rakor yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto itu, Djufri menyampaikan sejumlah persoalan prioritas yang dihadapi Halbar akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah dampak pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat.
Menurut Djufri, kondisi tersebut membuat sejumlah program pemerintah daerah tidak dapat berjalan secara maksimal, termasuk penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, hingga pembiayaan BPJS.
“Misalnya penanggulangan kemiskinan, stunting, infrastruktur pendidikan, kesehatan termasuk BPJS dan lain-lain,” kata Djufri melalui keterangannya.
Fiskal Terbatas, Pemkab Kesulitan Penuhi Sejumlah Kebutuhan
Djufri mengatakan, lemahnya kemampuan fiskal daerah juga berdampak pada kemampuan Pemkab Halbar dalam memenuhi sejumlah kewajiban dan menjalankan program pemerintahan.
