Joko mengatakan, struktur ekonomi Halmahera Barat hingga kini masih bertumpu pada sektor primer.
“Struktur ekonomi Halmahera Barat masih ditopang oleh sektor primer. Secara fundamental, kondisi ini berbeda dengan kabupaten lain di Maluku Utara yang sudah mengalami transformasi struktural ke sektor sekunder seperti pertambangan dan industri pengolahan nikel,” ujarnya.
Menurut Banggar, transformasi ekonomi tersebut tidak mudah dilakukan dalam kondisi fiskal saat ini.
Pasalnya, struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasi, sementara ruang untuk Belanja Modal mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi yang terus berlangsung.
Banggar kemudian menguraikan struktur utama APBD Halbar 2027. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp830,25 miliar, dengan ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang mencapai 93,58 persen.
Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 5,44 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri.
Di sisi belanja, total Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp801,52 miliar.
Banggar mencatat struktur belanja masih mengalami ketimpangan. Belanja Pegawai mencapai sekitar Rp438,37 miliar atau 54,69 persen dari total belanja daerah.
