Besarnya porsi belanja pegawai tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD karena dinilai membatasi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
DPRD Desak PAD Digenjot dan Utang Diselesaikan
Tekanan fiskal juga tercermin dalam struktur pembiayaan daerah. Banggar mencatat Pembiayaan Netto berada pada posisi minus Rp28,73 miliar, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir tahun diproyeksikan nol rupiah.
Dalam kondisi tersebut, DPRD menilai pemerintah daerah tidak bisa terus mengandalkan transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan APBD.
Banggar kemudian mendorong peningkatan target PAD 2027 yang saat ini dipatok sekitar Rp45,16 miliar, dengan target kenaikan sebesar 20 persen.
Sejumlah langkah yang direkomendasikan antara lain mengoptimalkan piutang pajak yang tercatat sekitar Rp14,88 miliar per akhir 2025, mengoptimalkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
DPRD juga mendorong restrukturisasi pengelolaan aset daerah melalui peninjauan kembali aset yang belum produktif, termasuk optimalisasi sewa serta pelaksanaan lelang digital yang transparan.
