Kubangun menegaskan, Pemda Maluku itu menyampaikan plafon anggaran Rp.152 miliar, namun sayangnya tidak dibahas secara mendetail di TAPD.
“Harus ada item atau standar biaya terlebih dahulu, misalnya ada belanja honor, ada operasional kantor, ada belanja tahapan, kan kita harus bersandar pada permendagri berdasarkan peraturan KPU,” demikian Kubangun. (Vera)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
