Sarjan menerangkan bahwa dirinya berharap ke pada pihak DPRD Komisi I, agar menyampaikan pada pihak kejaksaan untuk turut serta mengambil langka-langka hukum sehingga hal ini dapat terproses dengan baik,sehingga ini menjadi efek jerah para oknum yang menyalagunakannya, dan merekomendasikan ke pihak Inspektorat sehingga turun mengaudit kembali anggaran mulai dari Tahun 2017 s/d 2019 serta anggaran Covid-19 dengan nilai Lima Puluh Juta Rupiah yang menurut informasi anggaran tersebut tidak di gunakan secara maksimal pada penanganan Covid-19 yang saat ini menjadi musibah secara global
”Sampaikan juga kepada bapak Bupati Halmahera Selatan agar menonaktifkan saudara Bahtiar Hi Hakim dengan secepatnya sehingga meredam emosi masyarakat agar kondisi desa menjadi normal, apabilah hal ini di diamkan Maka Lembaga Aliansi Indonesia Bersama Pemuda Pelajar Mahasiswa dan seluruh Masyarakat Tawa akan memboikot Kantor DPRD, dan Kantor Inspektorat,” tandasnya. (adhy)
