Lantamal Ambon dan Pemerintah Negeri Halong Saling Klaim 33 Hektar Lahan

oleh -114 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Lantamal IX Ambon dan Pemerintah Negeri Halong terlibat saling klaim 33 hektar lahan. Ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kota Ambon, Lantamal IX Ambon, BPN Kota Ambon dan Pemerintah Negeri Halong.

Pertemuan dihadiri langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon, Laksamana Pertama TNI. Eko Jokowiyono, BPN Kota Ambon, dan Pemerintah Negeri Halong. Pertemuan berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (21/6/2021).

Sesuai surat Berita Acara Penyerahan Tahun 1970, lahan yang diberikan kepada Lantamal IX Ambon tercatat hanya 25,24 hektar.

“Berita acara yang ada pada kita (Pemneg Halong), hanya 25,24 hektar lahan yang diserahkan ke TNI AL,” klaim Penjabat Negeri Halong, Avian Salenusa.

Dengan itu, pihak Pemerintah Negeri Halong mempertanyakan dasar kepemilikan AL terhadap sekitar 33 Ha. Sehingga dari 25,24 Ha. bisa menjadi 58 Ha itu.

Baca Juga  Begini Aktivitas Pedagang Pasar Mardika Pasca Relokasi

Untuk diketahui, sesuai Berita Acara penyerahan yang dikantongi Pemneg Halong, hanya 25,24 hektar. Namun belakangan terbit sebuah sertifikat hak pakai Nomor 03 Tahun 1983, yang tercantum, bahwa luas lahan milik TNI AL adalah 58 Ha.

Terkait hal ini, justru baru diketahui oleh Pemneg Halong belum lama ini, pasca adanya pelarangan oleh TNI AL terhadap aktifitas warga sekitar. Dan rencana pembangunan tambatan perahu oleh Pemneg Halong.

Dengan itu, Penjabat Negeri Halong meminta pihak AL untuk menunjukan dasar kepemilikan 33 Ha itu.

Pemneg Halong mengaku, tidak pernah dilibatkan dalam proses pengukuran atau apapun itu sehingga diterbitkannya sertifikat dimaksud.

Namun sesuai penjelasan Komandan AL, pihaknya hanya berpegang pada sertifikat Nomor 03 Tahun 1983 yang diterbitkan pihak BPN.

Baca Juga  Portugal vs Prancis: Susunan Pemain, Klasemen Grup F, Preview

“Kita tidak memegang sertifikat asli, ataupun dokumen lain. Kita hanya pegang sertifikat fotocopy, karena semuanya ada di Mabes,”ujar Jokowiyono sambil menunjukan sertifikat copian yang dikantongi.

Sementara itu, menurut penjelasan Kepala Kantor BPN Kota Ambon, bahwa dasar diterbitkannya sertifikat 03 Tahun 1983 adalah Eighendom 1000, 1001, 1036 dan 1 sertifikat.

Terkait persoalan itu, Komisi 1 DPRD Kota Ambon menyarankan pihak yang tidak puas (Pemneg Halong) agar mengambil jalur hukum. Namun sebelum itu, dapat dibangun komunikasi-komunikasi internal bersama pihak Lantamal Ambon.

“Selain itu, kami (DPRD) meminta pihak BPN agar dapat merampungkan dokumen untuk proses mediasi antara
AL dan Pemneg Halong. Dan untuk Pemneg Halong, agar terus berkomunikasi dengan pihak AL guna mencari solusi dari persoalan dimaksud,” ungkap Pimpinan Rapat, Mouirits Tamaela.

Baca Juga  Seminggu Hilang di Laut Maluku, Kapal TNI Bermuatan Avtur Belum Ditemukan

Mouirits juga berharap, persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini tidak berlarut-larut dan soal menikmati wilayah itu dapat dinikmati secara baik oleh masyarakat, dan juga tidak mengabaikan apa yang menjadi kewenangan pihak AL untuk teritorial dari markas TNI AL itu sendiri. (nicolas)