Sebab patutlah disadari kalau bahaya narkoba sangatlah merusak masa depan generasi muda.
Untuk itu pemerintah di daerah haruslah bersinergi dengan BNN provinsi guna melengkapi data dan mengambil berbagai langkah kebijakan sebagai upaya pencegahan.
“Minimal anggaran daerah bisa disiapkan oleh pemda bersama DPRD dalam mendukung program pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan narkotika di masyarakat,” tandasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias yang hadir dalam pertemuan itu juga sangat menyayangkan sulitnya memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat.
“Tetapi intinya persoalan ini menjadi tanggungjawab moral secara bersama pemerintah dan didukung peran aktif semua komponen masyarakat di daerah,” katanya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
