Karena itu, Thaher berharap kesiapan Pemkab Malra bisa lebih meyakinkan pemerintah pusat dan investor untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di daerah tersebut.
Luas area yang dikembangkan untuk seaweed estate mencapai 500 hektare (Ha) yang berlokasi di Pulai Naik dan Pulau Hoat.
Program tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 2.000 orang.
“Masyarakat di Malra sangat berharap program dari KKP ini bisa direalisasikan karena manfaatnya sangat banyak untuk buka lapangan kerja, menenak angka kemiskinan di Malra yang pada 2020 mencapai 20,57 persen, dan mendorong percepatan industri,” ujarnya.
Kabupaten Malra merupakan daerah di bagian tenggara Provinsi Maluku yang secara geografis punya potensi pengembangan tinggi di sektor perikanan.
Berdasarkan data Pemkab Malra, posisi Malra berada dalam perlintasan dua wilayah perikanan (WPP), yakni WPP714 Laut Banda dan WPP718 Laut Arafura, yang masing-masing punya potensi lestari mencapai 788.939 ton/tahun dan 2,63 juta ton/tahun.
Sementara itu, untuk budidaya rumput laut, Malra juga memiliki lahan potensial sekitar 8.662 Ha, sedangkan lahan yang dimanfaatkan baru 846 Ha atau setara 7 persen saja. Lokasi budidaya rumput laut tersebar di daerah Teluk Hoat Sorbau, Teluk Loan-Kelanit, Pulau-pulau 10, Kei Besar Bagian Selatan dan Teluk Sathean.
