Mantan Direktur Reskrim Polda Maluku Dipanggil KPK Terkait Perintah Edhy Prabowo

oleh -435 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: KPK memanggil Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar. Antam dipanggil KPK untuk diklarifikasi soal perintah Edhy Prabowo terkait penyerahan uang dari para eksportir benih lobster atau benur senilai Rp 52,3 miliar untuk bank garansi yang telah disita KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pemanggilan Antam oleh KPK hari ini. Selain Antam, KPK juga turut memanggil Inspektorat Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf.

“Benar, hari ini Rabu 17/ 03/2021, tim Penyidik KPK mengagendakan pemanggilan sebagai saksi yaitu Sekjen dan Irjen KKP dalam perkara dugaan TPK di Kementerian KKP dengan tersangka Edhy Prabowo dan kawan-kawan,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (17/3/2021).

Waka Bareskrim Irjen Antam NovambarAntam Novambar (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Seperti diketahui, KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar yang diduga berasal dari para eksportir terkait perkara dugaan suap dalam perizinan ekspor benih lobster (benur). KPK menyebut uang itu merupakan jaminan dari para eksportir meskipun aturannya disebut KPK tidak ada.

Link Banner

Ali Fikri menceritakan tentang asal mula uang itu. Ali menduga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo awalnya memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

Baca Juga  Rayakan HUT ke-40, BPJS matangkan pelayanan Prima

“Tersangka EP (Edhy Prabowo) sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau Bank Garansi dari para eksportir dimaksud kepada Kepala BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,” ucap Ali kepada wartawan, Senin (15/3/2021) kemarin.

Ali mengatakan ada dugaan bila perihal bank garansi itu tidak ada aturannya. Hal ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK.

“Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada,” kata Ali.

Baca Juga  Negara Barat Tegur China atas Penahanan Muslim Uighur

Antam sendiri telah angkat bicara terkait dugaan Edhy Prabowo memerintahkan dirinya untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir benih lobster atau benur. Apa kata Antam?

“Saya hanya akan jawab ke penyidik,” kata Antam mengutip detikcom.

Antam November bukanlah sosok yang asing bagi warga Maluku, khususnya Kota Ambon. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Reskrim Polda Maluku pada tahun 2007 silam.

Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.

Baca Juga  Polres Buru Bagikan Sembako untuk Warga Kaki Air

Dari keseluruhan nama itu, hanya Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Dari nama-nama tersangka di atas, Suharjito tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.

(red/dtc)