Dalam hal penataan akses, Kementerian ATR/BPN juga telah mendorong pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria terhadap 368 ribu kepala keluarga (KK). “Dengan demikian, pada tahun ini kita sudah memenuhi target penataan akses yang telah disepakati sesuai Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sejumlah 232 ribu KK,” sambung Dalu Agung Darmawan.
Tak hanya itu, Ditjen Pentag juga memperoleh capaian terkait penatagunaan tanah, yakni pemutakhiran luas Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2023 seluas 7,38 juta hektare yang berperan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan capaian potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Indikasi Tanah Timbul sebanyak 878 sertipikat atau kurang lebih seluas 86 hektare di Kabupaten Cilacap.
Atas capaian-capaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menilai bahwa hal ini perlu dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada momen Reforma Agraria Summit mendatang.
“Jadi kita akan melaporkan ke presiden realisasi dari Reforma Agraria yang telah kita lakukan dalam Reforma Agraria Summit ke-3 yang rencananya akan dilakukan di Bali di bulan Juni. Ini adalah _progress report_ akhir Reforma Agraria di pemerintahan Pak Jokowi dan kita menyiapkan juga kriteria-kriteria, standar-standar, supaya Reforma Agraria ini tetap dilaksanakan di pemerintahaan selanjutnya,” pungkas Suyus Windayana. (JM/RT/RK)
