Sebaran wilayahnya di mana saja, dan fluktuasi kemiskinan dan kerentanan kemiskinan di tahun, bulan dan minggu-minggu kapan terjadi. Itu semua ada datanya. Dan memang di sinilah sumber fitnah yang disampirkan di pundak Jokowi.
Dan yang paling penting, para hakim diharapkan menggeledah risalah rapat antarinstansi mengenai rencana dan strategi pengentasan kemiskinan melalui bansos. Ini sangat krusial karena Muhadjir Effendy adalah menko yang secara khusus menangani isu-isu kemiskinan.
Dalam kaitan pertanyaan ke Muhadjir Effendy, ada baiknya pula BPS dipanggil untuk mengurai hal ini secara detail.
Buat Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kejelian para hakim MK untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan porsi dan distribusi keuangan kita, terutama alokasi bansos.
Berapa jumlah bansos yang semestinya dan telah direstui oleh DPR, dan berapa gelontoran bansos yang muncul belakangan dan bagaimana membenarkan alokasi dadakan tersebut.
Apakah alokasi dadakan ini memang biasa terjadi dan apa parameter yang jelas untuk membenarkannya?
Selanjutnya, bagaimana penggelontoran dana bansos dadakan tersebut bisa memengaruhi kondisi keuangan negara? Dan, super penting, siapa yang memerintahkan dan mendesakkan keinginan untuk membuat perencanaan serta eksekusi pemberian bansos dadakan itu?
