Oleh: M. Taufik Umar Dani Harahap, SH, Praktisi Hukum dan Wkl. Sekretaris MW. KAHMI SUMUT.
Sejarah menunjukkan satu pelajaran kunci: negara tidak pernah runtuh karena kritik, melainkan oleh kekuasaan yang menutup telinga terhadap kritik. Kritik adalah tanda kehidupan demokrasi, sedangkan kekuasaan sewenang-wenang adalah gejala pembusukan. Ketika negara mulai mengidentikkan kritik sebagai ancaman, saat itulah hukum kehilangan ruhnya dan kekuasaan berubah dari mandat publik menjadi alat penindasan.
Dalam perspektif hukum tata negara, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi, prinsip check and balances, dan supremasi hukum. Kekuasaan yang melampaui batas-batas itu—tanpa akuntabilitas dan transparansi—secara teoritik telah keluar dari kerangka negara hukum (rechtsstaat) dan bergerak menuju negara kekuasaan (machtsstaat). Di titik inilah korupsi, manipulasi peradilan, dan kriminalisasi kritik menjadi pola sistemik, bukan lagi penyimpangan insidental.
Data empiris di banyak negara berkembang memperlihatkan korelasi kuat antara lemahnya penegakan hukum dan tingginya tingkat korupsi. Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, tetapi kejahatan politik yang merusak kepercayaan publik. Ketika hukum dapat dibeli dan keadilan dinegosiasikan, negara secara perlahan kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyatnya.
