Jakarta boleh menetapkan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Tetapi Jakarta tidak mungkin lebih tahu persoalan pendidikan di Malili daripada masyarakat Malili sendiri.
Pusat boleh menetapkan target pengurangan kemiskinan. Tetapi daerah harus memiliki ruang menentukan strategi berdasarkan karakter kemiskinan di wilayahnya. Otonomi daerah bukan hadiah Jakarta kepada daerah. Otonomi adalah cara mendemokratisasikan negara ini.
Karena itu, perdebatan mengenai pusat dan daerah harus bergerak dari sekadar soal transfer. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa besar ruang yang dimiliki daerah untuk menentukan sendiri penggunaan uang publiknya?
Kita membutuhkan efisiensi, tetapi bukan (re)sentralisasi. Kita membutuhkan pemerataan, tetapi bukan ketergantungan. Kita membutuhkan standar nasional, tetapi bukan penyeragaman. Kita membutuhkan pemerintah pusat yang kuat, tetapi bukan pusat yang dominan. Dan kita membutuhkan daerah yang mandiri, tetapi bukan daerah yang dibiarkan sendirian.
Pada akhirnya, otonomi bukan semata-mata soal pembagian kewenangan. Otonomi adalah soal siapa yang memiliki kuasa menentukan masa depan. Dan siapa yang menentukan uang, memiliki pengaruh besar menentukan kebijakan.
