Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
Performa pemerintahan lokal di bawah ekspektasi publik seperti yang kita saksikan dalam lima tahun terakhir ini di Maluku, sesungguhnya menyiratkan suatu imperatif etis bahwa event politik — Pemilu 2024 — terbesar dan termahal itu kelak menjadi titik anjak baru dalam rangka memecahkan pelik persoalan negeri yang sejujurnya sudah menghardik manusia dan martabatnya.
Sayangnya politik di negeri kita yang telah lama mengalami distorsi ugal-ugalan, menyimpang dari raison d’ etre-nya sebagai realisasi wisdom (kebajikan), menjadikan pileg dan pilkada termasuk pada pemilu 2024 yang akan datang hanyalah lapangan mata pencaharian bagi setiap warga yang secara formal-administratif memenuhi persyaratan.
Tengok saja proses rekrutmen caleg atau person yang ingin berburu jabatan kepala daerah. Performa buruk pemerintahan di seluruh Maluku dalam lima tahun terakhir ini, harusnya membuat para incumbent berkaca. Tapi rupanya selama ini lupa menyediakan tempat untuk merasa malu, nyaris semuanya tetap maju tak gentar. Sikut menyikut dalam urusan pencalegan tidak dapat dihindari. Case Ibu Widya Murad Ismail dapat disebut sebagai misal dari kerasnya sikut menyikut itu.
