Peta Politik di Parlemen soal Penundaan Pemilu 2024

oleh -177 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – Sikap parlemen terbelah dalam merespons wacana penundaan Pemilu 2024. Sembilan fraksi di DPR terbagi dalam empat pilihan sikap yang berbeda dalam menanggapi isu ini. Pilihan sikap ini terlihat dari pernyataan masing-masing elite partainya.

Pertama, fraksi yang mendukung penuh usulan penundaan pemilu, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Alasan utamanya, situasi ekonomi belum stabil dan masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Tahun 2022 dinilai momentum kebangkitan dan pemulihan ekonomi.

PKB dan PAN juga berpandangan situasi akan terganggu jika diselenggarakan Pemilu 2024. Selain itu, penundaan pemilu ini terkait dengan situasi global yang tidak menentu karena perang Rusia dan Ukraina. Berikutnya, biaya pemilu yang mahal dan keberlangsungan program-program nasional yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Kemudian, tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di atas 73 persen. Kedua fraksi ini siap berkomunikasi dengan pimpinan fraksi, parpol dan elemen masyarakat lainnya, termasuk dengan Jokowi.

Kedua, fraksi yang mengkaji lebih dalam wacana penundaan pemilu, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tiga fraksi ini berpandangan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta penyelenggara negara lain, bukan hal tabu untuk didiskusikan dan dikaji.

Hal yang terpenting penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut dilakukan dengan cara-cara konstitusional. Tiga fraksi ini siap melihatkan para pakar lintas bidang, tokoh, elemen masyarakat, pimpinan parpol serta pejabat negara untuk mengkaji wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan preisden.

Ketiga, fraksi yang menolak wacana penundaan pemilu, yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya dengan tegas menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu langar konstitusi dan demokrasi. Tidak ada alasan hukum yang kuat untuk melakukan penundaan pemilu serta bertentangan dengan keinginan Presiden Jokowi.

Wacana penundaan pemilu, bahkan dianggap berpotensi menjerumuskan Jokowi untuk melanggar konstitusi. Ketiga fraksi ini mendorong agar elite politik fokus mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 serta membantu rakyat dan pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan permasalah bangsa lainnya, seperti kelangkaan minyak goreng.

Keempat, fraksi yang belum bersikap, yakni Partai Gerindra. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini mengaku masih fokus melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024. Gerindra juga ingin memastikan Prabowo menjadi presiden.

Berikut ini gambaran 4 pilihan sikap fraksi parlemen soal wacana penundaan Pemilu 2024:

1. Mendukung Penundaan Pemilu 2024

PKB
Ketua Umum (ketum) PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Gus Muhaimin atau Cak Imin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan Pemilu 2024 untuk ditunda. Hal ini disampaikan Cak Imin usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang delegasi DPR, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Menurut Cak Imin, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak terganggu setelah dua tahun mengalami stagnasi akibat pandemi Covid-19.

“UMKM mengalami masa sulit, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan,” katanya.

Muhaimin mengungkapkan pemilu biasanya memiliki tiga kondisi. Pertama para pelaku ekonomi melakukan pembekuan, wait and see, lalu agresivitas ekonomi saat pemilu. Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan uncertanly ekonomi, sehingga mengganggu suasana momentum kebangkitan ekonomi yang sangat bagus apalagi pascapresidensi G-20. Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik.

Baca Juga  Kelemahan Militer Cina jadi Sorotan, Perwira Doyan Korupsi Hingga Kekurangan Pilot Jet Tempur

“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke pak Presiden, bagaimana apakah bisa? Ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” kata Cak Imin.

PAN
Ketum PAN Zulfikli Hasan mendukung usulan penundaan Pemilu 2024. Zulhas, sapaan akrabnya menyebutkan lima alasan penundaan sebagaimana masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan. “PAN setuju bahwa penilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” ujar Zulhas dalam jumpa pers di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Zulhas membeberkan alasan penundaan Pemilu 2024. Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus. Kedua, kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Ketiga, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, di antaranya perang Rusia dan Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Keempat, anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kelima, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi.

Zulhas mengatakan penilaian dan persepsi masyarakat tentang kinerja Jokowi justru sangat tinggi. Berbagai survei menyebut angkanya di atas 73 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu.

Zulhas mengatakan PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan termasuk partai agar sepakat dengan penundaan Pemilu 2024.

2. Mengkaji Penundaan Pemilu 2024

Partai Golkar
Golkar akan mengkaji secara serius wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Golkar berpandangan perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. “Yang tidak bisa diubah hanya Kitab Suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Munculnya wacana memperpanjang masa jabatan Jokowi, karena adanya permintaan masyarakat, baik disampaikan kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto maupun para anggota DPR dari Fraksi Golkar. Sebagai partai yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, Mekeng mengatakan Golkar harus merespons permintaan tersebut.

Mekeng menekankan hal yang paling penting dari ide perpanjangan jabatan Jokowi adalah dari sisi ekonomi. Ekonomi Indonesia akan terganggu atau defisit semakin dalam jika tahun 2024 dilaksanakan pemilu. Ekonomi Indonesia saat ini saja belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi. Mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen. Dengan demikian, defisit anggaran negara kembali ke aturan UU Keuangan Negara, yaitu berada di bawah 3%.

Selama pandemi Covid 19, defisit anggaran dibolehkan berada di atas 3 persen. Pembiayaan negara juga banyak ditopang oleh utang. Pada 2021, utang negara mencapai Rp 1.100 triliun. Sementara pada 2022, sedikit berkurang karena ekonomi sudah mulai membaik yaitu Rp 600 triliun. Pada 2023, sudah tidak boleh utang lagi.

“Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, produk domestik bruto (PDB) harus naik. Kita tahu selama Covid-19, pembiayaan negara lebih banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” kata Mekeng.

Baca Juga  Serahkan Puluhan Granat, Senjata dan Peluru, Pangdam Pattimura Apresiasi Warga Morotai

Mekeng mengatakan saat pemilu investasi hampir tidak ada, karena pengusaha dalam posisi wait and see. Di sisi lain, biaya untuk pemilu cukup besar yaitu mencapai Rp 100 triliun dan harus dipenuhi negara. Pemerintah harus berpikir keras mendapatkan dana itu sementara sumber-sumber penerimaan negara berkurang karena Covid-19. UMKM harus tetap berjalan. Selama Covid-19, banyak UMKM disubsidi. Tujuannya agar mereka bisa bertahan karena UMKM sebagai penopang utama ekonomi Indonesia saat ini.

“Kalau semua berhenti karena pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tutur Mekeng.

Semangat perpanjangan masa jabatan Jokowi juga penting, karena saat ini sedang terjadi perang Rusia dan Ukraina. Perang itu bisa panjang dan mungkin saja membesar. Mekeng mengingatkan perang berdampak pada perekonomian dunia akibat harga minyak akan naik dan nilai tukar dolar terhadap rupiah juga naik.

Partai Nasdem
Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate membuka peluang melakukan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Syaratnya, perpanjangan tersebut harus konstitusional. Menurut Johnny, perpanjangan masa jabatan presiden akan konstitusional jika didahului dengan amendemen UUD 1945.

Jika hal tersebut terjadi, maka perpanjangan masa jabatan presiden akan sama konstitusionalnya dengan masa jabatan presiden dua periode sebagaimana diatur dalam UUD 1945 saat ini.

“Mempertahankan masa jabatan presiden dua periode sesuai dengan UUD telah menjadi keputusan politik dan itu konstitusional; sama konstitusional jika masa jabatan presiden diperpanjang dengan terlebih dahulu melakukan amendemen UUD 45. Dua kebijakan masa jabatan presiden tersebut akan sama konstitusionalitasnya,” ujar Johnny, Kamis (24/2/2022).

Johnny mengatakan bukan hal yang mustahil melakukan amendemen UUD 1945 jika perubahan tersebut menjadi penerus kehendak rakyat. Proses politik amendemen UUD 1945, tutur dia, sepenuhnya menjadi domain MPR.

“Kami akan terus memperhatikan perkembangan dan implikasi diskursus politik masa jabatan presiden tersebut dan tetap fokus melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024,” katanya.

PPP
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan PPP akan mengkaji usulan penundaan Pemilu 2024 dengan meminta pandangan pakar mulai dari pakar hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Menurutnya biaya penyelenggaraan pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 84 triliun sangat mahal di tengah kondisi ekonomi sekarang ini.

“Kami masih mengkaji usulan itu. Harus diakui kita fokus pada pemulihan ekonomi. Jika melihat anggaran pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 84 triliun itu besar sekali untuk ongkos demokrasi. Namun, jika anggarannya masih bisa dirasionalkan maka pemilu bisa sesuai jadwal. Di satu sisi semangat reformasi tetap harus dijaga. Meskipun dalam sejarah kita, pemilu dimajukan dan diundur juga pernah terjadi,” katanya.

3. Menolak Penundaan Pemilu

PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak ada ruang untuk melakukan penundaan tersebut. Usulan tersebut, kata Hasto, menunjukkan ketidaktaatan terhadap konstitusi. Apalagi, sumpah presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Baca Juga  Hadapi Rusia, Inggris Kirim Senjata Anti-Tank ke Ukraina

Konstitusi, menurut Hasto, mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu. Sikap kami clear, taat pada konstitusi,” ujar Hasto, Kamis (24/2/2022).

Hasto menuturkan apa yang disampaikan oleh PDIP juga senapas dengan pernyataan Jokowi. Berulang kali Jokowi menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan maupun menunda pemilu. Menurut Hasto, periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi dan kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi.

Partai Demokrat
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan beberapa pihak merupakan wacana yang tidak logis, karena bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.

“Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota?,” kata AHY dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (27/2/2022).

AHY juga menyoroti perihal munculnya penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. AHY menyebut klaim tersebut tidak berdasar. “Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau ada yang membaik, itu lambat,” katanya.

AHY memandang wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat justru terkesan memainkan suara rakyat. AHY mengatakan, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, tidak sepatutnya dijadikan alasan menunda pesta demokrasi. Hal ini mengingat Pilkada 2020 tetap berlangsung meski kondisi pandemi lebih mengkhawatirkan dibanding saat ini.

“Saat Pilkada 2020, dikatakan juga tidak ada negara mana pun yang menunda pemilu dan pilkada hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Dijalankan lah Pilkada 2020, padahal itu sedang gawat-gawatnya pandemi. Jadi artinya, bangunan narasi (penundaan Pemilu 2024) yang disampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat,” tegas AHY.

PKS
PKS menilai usulan penundaan Pemilu 2024 melanggar konstitusi yang telah mengatur dengan jelas pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. PKS berpandangan alasan penundaan pemilu juga mengada-ada. Pasalnya, pemilu tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi dan pembangunan pascapandemi Covid-19.

“Kita ikut konstitusi, pemilu tiap lima tahun sekali. Jika ditunda, tidak sesuai konstitusi. Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, beberapa waktu lalu.

4. Belum Bersikap

Partai Gerindra
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya belum bisa berkomentar soal wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, Muzani belum mengikuti wacana tersebut dan akan mempelajari lebih dalam.

“Saya tidak bisa berkomentar karena memang belum mengikuti wacana itu,” ujarnya ditemui usai bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (25/2/2022).

Muzani menegaskan partainya saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024, termasuk memastikan kemenangan Gerindra dan Prabowo Subianto.

(red/beritasatu)

No More Posts Available.

No more pages to load.