Selama pandemi Covid 19, defisit anggaran dibolehkan berada di atas 3 persen. Pembiayaan negara juga banyak ditopang oleh utang. Pada 2021, utang negara mencapai Rp 1.100 triliun. Sementara pada 2022, sedikit berkurang karena ekonomi sudah mulai membaik yaitu Rp 600 triliun. Pada 2023, sudah tidak boleh utang lagi.
“Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, produk domestik bruto (PDB) harus naik. Kita tahu selama Covid-19, pembiayaan negara lebih banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” kata Mekeng.
Mekeng mengatakan saat pemilu investasi hampir tidak ada, karena pengusaha dalam posisi wait and see. Di sisi lain, biaya untuk pemilu cukup besar yaitu mencapai Rp 100 triliun dan harus dipenuhi negara. Pemerintah harus berpikir keras mendapatkan dana itu sementara sumber-sumber penerimaan negara berkurang karena Covid-19. UMKM harus tetap berjalan. Selama Covid-19, banyak UMKM disubsidi. Tujuannya agar mereka bisa bertahan karena UMKM sebagai penopang utama ekonomi Indonesia saat ini.
