Konstitusi, menurut Hasto, mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu. Sikap kami clear, taat pada konstitusi,” ujar Hasto, Kamis (24/2/2022).
Hasto menuturkan apa yang disampaikan oleh PDIP juga senapas dengan pernyataan Jokowi. Berulang kali Jokowi menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan maupun menunda pemilu. Menurut Hasto, periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi dan kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi.
Partai Demokrat
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan beberapa pihak merupakan wacana yang tidak logis, karena bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.
“Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota?,” kata AHY dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (27/2/2022).
