Polda Maluku Selidiki Aroma Busuk Pengadaan Mobil Dinas Gubernur

oleh -2.759 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Refdi Andri, M.Si, menyatakan sudah mengarahkan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrisus) agar segera menindaklanjuti pengadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubermur Maluku.

“Untuk masalah pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku, saya sudah perintahkan Direktorat Kriminal Khusus untuk pelajari dan selidiki,” ujarnya di sela-sela Operasi Ketupat Siwalima 2021, Rabu (5/5/2021) sore.

Diketahui belakangan ini, publik Maluku disuguhkan dengan informasi tentang aroma tak sedap pembelian mobil dinas (Mobdin) gubernur dan wakil gubernur Maluku di sejumlah media massa yang terbit di daerah ini.

Gonjang-ganjing itu bahkan bermuara ke ranah hukum dengan dilaporkannya salah satu media massa ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease oleh Gubernur Maluku Murad Ismail melalui kuasa hukumnya.

Padahal kasus ini juga telah mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku. Anggota Komisi I DPRD Maluku Benhur Watubun yang mempertanyakan mekanisme pembelian Mobdin yang dilakukan oleh kantor penghubung Pemerintah Maluku di Jakarta itu.

“Kita mau tahu dasar pertimbangan apa, sehingga pengadaan sarana dan prasarana seperti mobil dinas itu, dilakukan kantor penghubung Maluku di Jakarta,”kata anggota Komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun, saat rapat kerja dengan mitra komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum, terkait pengawasan realisasi APBD dan APBN 2020, Rabu 3 Maret lalu.

Watubun heran, karena prosesnya tidak seperti pengadaan Mobdin yang dilakukan selama ini.

“Yang dipertanyakan adalah dasar pembelian oleh Kantor Penghubung di Jakarta. Karena selama ini kan yang melakukan pengadaan itu Biro Umum,” terangnya.

Baca Juga  Kapolda Maluku Ikut Apel Kesiapan Pengamanan Kunker Presiden RI

Watubun mempertanyakan dasar pembelian Mobdin untuk Gubernur dan Wakil Gubernur itu. ”Kita hanya pertanyakan dasar pembelian Mobil Dinas oleh Kantor Penghubung Maluku. Saya tidak tau itu mobil dinas untuk apa? Tapi urusan pengadaan mobil dinas pejabat itu urusan Biro Umum bukan kantor penghubung,“ tandasnya.

Apalagi, seingat dia, 10 tahun lalu, dirinya menjabat anggota DPRD Maluku. Biasanya, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku itu, pengadaan sarana dan prasarana termasuk Mobdin selama ini dilakukan Bagian Umum.

“Tapi, kalau dilakukan kantor penghubung, maka saya minta penjelasan, sehingga menjadi pertimbangan yang tepat agar kami dapat mengerti dasar-dasar pembelian mobil dinas,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantce Wenno kepada media ini mengatakan, pihaknya butuh penjelasan pemerintah terkait pengadaan mobil-mobil tersebut. Karenanya Komisi Indonesia DPRD akan melakukan pengawasan di Jakarta.

“Kita akan lihat mobil-mobil itu. Beli di mana dan berapa besar anggarannya. Kita butuh kejelasan tentang pembelian mobil gubernur dan wakil gubernur di Jakarta,” ujarnya.

Salah satu narasumber yang meminta anonimasi mengatakan ada kemungkinan mobil yang dibeli bukan mobil baru keluaran Tahun 2020, melainkan mobil bekas keluaran Tahun 2018.

Baca Juga  Polda Maluku Canangkan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM

Sumber tersebut juga mengaku KPK sudah mencium aroma tak sedap tersebut dan telah melakukan penyelidikan.

Di sisi lain Asisten I Setda Maluku, Ismail Usemahu di hadapan Komisi I DPRD Maluku belum lama ini mengaku, Mobdin yang dibeli jenos Landcruiser dan Pajero. Proses pembelian dilakulan oleh kantor perwakilan Maluku di Jakarta.

Sementara Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, Saiful Indra Patta kepada salah satu media yang terbit di Maluku mengatakan, di tahun 2020, Badan Penghubung Provinsi Maluku merencanakan pengadaan dua unit kendaraan dinas khusus senilai Rp. 3,7 miliar.

“Sesuai dengan aturan kendaraan dinas untuk pejabat semisal gubernur adalah 3.000 cc, wakil gubernur 2.000 cc,” kata Saiful kala itu.

Berdasarkan penelusuran Porostimur.com di laman resmi LPSE, lpse.malukuprov.go.id, ditemukan item pembelian empat mobil dinas dengan nilai total mencapai Rp.7.749.1 Milyar.

Pembelian empat unit mobil tersebut dikemas dalam empat paket proyek berbeda melalui mekanisme non tender atau pembelian langsung.

Keempat proyek tersebut yakni, proyek dengan kode 14521288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan untuk Wakil Gubernur senilai Rp.1,5 Milyar dan proyek dengan kode 14519288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Gubernur di Jakarta, senilai Rp. 2,5 Milyar.

Pengadaan kedua unit mobil mewah tersebut masuk pengadaan barang Tahun Anggaran 2020 dan telah selesai dilaksanakan.

Baca Juga  6 Negara Arab yang Izinkan Sholat Tarawih di Masjid

Pengadaan mobil ketiga yang juga termasuk kategori mobil mewah adalah proyek dengan kode 14342288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Gubernur di Ambon, senilai Rp.3 Milyar.

Proyek ini pun masuk pengadaan barang Tahun Anggaran 2020 dan telah selesai dilaksanakan.

Selain tiga unit mobil mewah tersebut, pemerintah Provinsi Maluku juga membuat pengadaan satu unit mobil Nissan Terra.

Pengadaan mobil kelas premium ini tercantum pada proyek dengan kode 14646288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Gubernur Nissan Terra, Senilai Rp.749.1 Juta.

Dari catatan yang diperoleh porostimur.com, mobil Nissan Terra ini pun masuk pengadaan barang Tahun Anggaran 2020 dan telah selesai dilaksanakan.

“Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah,” kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril.

Menurut Oce, semestinya DPRD melakukan pengawasan atas anggaran tersebut. Penggunaan anggaran menurutnya harus berdasarkan pada prinsip akuntabel dan berbasis kinerja. Dia bilang, pembelian mobil dinas mewah jelas tidak akuntabel dan lebih ke pemborosan anggaran.

“Pemborosan anggaran untuk kepentingan pribadi di tengah kemiskinan adalah bentuk perilaku koruptif,” tegas Oce. (tim)

No More Posts Available.

No more pages to load.