Bagi Irawadi, elektrifikasi desa terpencil bukan sekadar persoalan menghadirkan penerangan di rumah warga.
Ketersediaan listrik berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga berbagai kegiatan sosial masyarakat.
Karena itu, percepatan pembangunan jaringan maupun pembangkit listrik dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses pembangunan yang lebih merata di wilayah kepulauan.
DPRD Janji Kawal Anggaran Rp9 Triliun
Dalam pertemuan dengan PLN Pusat tersebut, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Maluku dipimpin langsung oleh Irawadi.
Pertemuan turut dihadiri Wakil General Manager PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara Gamal Kambey serta Manager UP3 Ambon Ramli Malawat.
Rombongan diterima Executive Vice President (EVP) PLN Pusat Ahmad Muzakir bersama jajaran Divisi Operasi Distribusi (ODM), Gati Jayeng dan Nur Adi Firawan, serta perwakilan Divisi Regulasi dan Kebijakan (RKJ), Widayaka dan Arsyad Irvana.
Irawadi mengapresiasi respons PLN Pusat terhadap persoalan kelistrikan di Maluku. Namun, menurutnya, komitmen anggaran harus dikawal agar benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan nyata di lapangan.
“Kita tentu memberikan apresiasi terhadap komitmen PLN. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana komitmen dan anggaran ini benar-benar sampai kepada masyarakat. DPRD Provinsi Maluku, dalam hal ini Komisi II, akan terus mengawal prosesnya,” ujarnya.
