Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore
Bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra telah berlangsung lebih dari sebulan. Kita tahu bahwa penanganan bencana sangat kacau balau. Rakyat tidak mendapatkan bantuan yang selayaknya untuk waktu yang lama. Birokrasi pemerintahan yang seharusnya menangangi bencana seperti lumpuh.
Koordinasi antar lembaga sangat buruk. Pada awalnya, politisi dan menteri sibuk ke wilayah bencana. Tapi bukan untuk menanganinya atau membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Namun hanya untuk membuat pencitraan. Konten lebih penting dari kebijakan.
Ada banyak kasus ketidakbecusan (inkompetensi) pemerintah untuk menangani bencana yang urat akarnya adalah masalah ekologis ini. Ketidakbecusan itu menjadi sasaran kritik banyak orang di masyarakat. Dan sebagai balasannya, beberapa pengkritik tersebut mendapatkan teror dan intimidasi. Seperti terjadi pada para pengkritik lainnya, mereka mendapat kiriman bangkai, mobilnya dicorat-coret, dan bahkan rumahnya dilempar bom molotov.
Tapi pemerintah berusaha bekerja. Setidaknya menunjukkan bahwa mereka bekerja. Presiden merayakan pergantian tahun di Aceh. Walaupun dengan sedikit cegukan (hiccup) bahwa Presiden meneriakkan selamat tahun baru 2021.
