Terus terang, saya terbengong-bengong dengan kebijakan ini. Mungkin saya tidak mendapat informasi yang jelas. Saya bertanya kesana kemari, ke kawan-kawan jurnalis, tidak ada satu pun bisa menjelaskan dengan baik mengapa harus ada Satgas Kuala ini.
Ini kemudian persis menjadi tipikal kebijakan dari administrasi yang sekarang berkuasa: memberi makan kepada anak-anak yang sudah kenyang; mengeruk lumpur yang akan datang dan datang lagi, menertibkan kawasan hutan yang dilanggar oleh perusahan-perusahan hanya untuk diberikan kepada perusahan yang didirikan untuk menampung hasil sitaan itu dan mengoperasikan dibawah kontrolnya sendiri.
Mendirikan koperasi tapi modalnya dipaksa lewat penyaluran kredit dari Bank-bank Himbara. Parahnya lagi, militer dan PT Agrinas Pangan yang membuatkan gudang dan prasarana lain senilai 2,5 milyar. Koperasi yang belum berdiri sudah berhutang.
Koperasi yang seharusnya dibentuk dari bawah menjadi alat komando. Bagaimana sebuah usaha bisnis dijalankan dengan hutang yang tidak mereka minta dan mungkin tidak mereka butuhkan? Rejim ini memang agak lain karena berbisnis dari bulan untuk menghindari gravitasi bumi.
Saya berusaha untuk paham semua kebijakan-kebijakan tersebut. Ini sebenarnya untuk apa? Satu hal yang tidak pernah dilakukan rejim ini adalah melakukan pengkajian — membuat pendekatan teknoratik berdasarkan keahlian dan kompetensi. Kebijakan-kebijakan tersebut dibikin oleh orang-orang dekat, para loyalis, dan oportunis, yang sangat percaya diri bahwa mereka bekerja untuk negara (dan keluarga).
