Selain 19 Gubernur, 410 Bupati/Walikota Juga Ditegur Karena Menahan Dana Covid

oleh -253 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegur 19 gubernur yang lambat mencairkan insentif tenaga kesehatan atau nakes yang menangani Covid-19. Di luar 19 provinsi tersebut, teguran juga disampaikan kepada 410 bupati dan kota di Indonesia.

“Substansinya sama, untuk mempercepat pembayaran,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, saat dihubungi di Jakarta, Ahad (18/7/2021).

Menurut Ardian, kejadian di berbagai daerah berbeda-beda. Sebagian, ada sisa anggaran insentif tahun 2020 yang belum dibayarkan sampai sekarang dan harus di-carry over ke tahun 2021. Lalu, ada juga insentif yang untuk 2021 ini.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah tenaga kesehatan dikabarkan mundur karena beban pekerjaan yang berat dan insentif yang terlambat dibayarkan. Hingga pada Sabtu, 17 Juli 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun mengumumkan bahwa ia sudah menyampaikan teguran ke daerah.

“Kami sudah menyisir, rapat berkali-kali dengan kepala daerah, masih ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan Covid-19 dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum berubah,” kata Tito.

Baca Juga  Tempat Karantina di KKT Tidak Layak

Adapun 19 provinsi tersebut yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Banga Belitung, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Selanjutnya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Menurut Ardian, tim di Kemendagri rutin mengevaluasi realisasi pembayaran insentif nakes ini setiap hari Rabu per pekan. Dengan adanya teguran ini, ia berharap Senin besok sudah mulai ada percepatan. “Rabu depan saya mau lihat lagi,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan surat teguran Sabtu malam (17/7) kepada 19 Provinsi yang tidak merealisasikan dana bantuan sosial secara maksimal untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga  Cuma Maluku dan Papua yang Catat Pertumbuhan Ekonomi Positif

“Kami sudah melakukan teguran tertulis kepada 19 Provinsi termasuk memberikan langkah yang cukup keras dengan data-data yang kami miliki, di mana dengan data yang kuat akan ada tindakan. Masalanya adalah uangnya ada tapi kenapa realisasinya belum maksimal,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam konferensi pers virtual, Sabtu.

Selain itu, Tito juga mengatakan banyak Pemerintah Daerah yang justru tidak mengetahui kondisi saldo atau keuangannya seperti apa.

Ia juga mengimbau agar kepada 19 Provinsi tersebut untuk lebih mengedepankan insentif untuk tenaga kesehatan dan keperluan mendesak lain untuk penanganan Covid-19.

“Ini harus disampaikan segera, karena kadang-kadang yang justru tahu itu Bappeda atau Badan Keuangannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sementara  kepada daerah kadang-kadang sudah berapa kali diingatkan dan mereka tidak tau kondisi saldonya, sehingga akhirnya kami kirimkan surat resmi tersebut,” tandasnya.

Baca Juga  Tim Pansel Serahkan Hasil Seleksi Calon KPID Maluku

(red/tempo /kontan)

No More Posts Available.

No more pages to load.