Sebelumnya, Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam mengungkapkan, dari 54 usulan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi menjadi salah satu prioritas utama.
Usulan tersebut telah diajukan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Sarmin menjelaskan, percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi memerlukan anggaran sebesar Rp3,2 triliun. Ia menekankan pentingnya intervensi dari Pemerintah Pusat mengingat keterbatasan anggaran di tingkat provinsi.
“Jika seluruh pembiayaan pembangunan Kota Baru Sofifi harus ditanggung melalui APBD Pemprov Maluku Utara, kami akan menghadapi kesulitan karena kapasitas anggaran yang terbatas,” jelasnya.
“Namun, secara umum, percepatan pembangunan Sofifi tetap menjadi agenda utama kami,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, calon Gubernur Maluku Utara, Aliong Mus, yang diusung oleh Partai Gerindra, berjanji akan memperjuangkan pemekaran sejumlah wilayah di Maluku Utara.
Aliong Mus menyebutkan bahwa salah satu prioritasnya adalah menjadikan Sofifi sebagai ibukota definitif Provinsi Maluku Utara.
