Sebaliknya, negara juga tidak boleh membiarkan ruang kosong informasi terlalu lama. Sebab setiap kekosongan penjelasan hampir selalu segera diisi oleh spekulasi.
Barangkali inilah tantangan terbesar penegakan hukum di era digital. Konferensi pers membutuhkan waktu. Penyidikan membutuhkan kehati-hatian.
Tetapi media sosial tidak mengenal jeda. Ia membangun narasi dalam hitungan menit, sementara penjelasan resmi sering datang berjam-jam, bahkan berhari-hari kemudian.
Di sinilah saya lebih tertarik melihat persoalan ini sebagai ujian bagi rumah penegakan hukum, bukan semata bagi satu institusi.
Rumah itu dihuni polisi, jaksa, hakim, penyidik, pengacara, dan berbagai lembaga pengawas. Bila terdengar suara gaduh dari satu ruangan, penghuni ruangan lain tidak semestinya bersorak.
Sebab pada akhirnya mereka tinggal di rumah yang sama. Bila atap rumah itu bocor, semua penghuninya akan kehujanan.
Bangsa ini membutuhkan polisi yang kuat. Bangsa ini juga membutuhkan Kejaksaan yang kuat.
Keduanya bukan untuk saling mengalahkan, melainkan saling menguatkan dalam menegakkan hukum.
Jika memang ada dugaan penyimpangan, biarlah ia dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Jika ternyata tidak terbukti, biarlah nama baik dipulihkan dengan cara yang sama terbukanya.
