Porostimur.com, Weda — Gelombang penolakan terhadap aktivitas tambang di Halmahera Tengah kembali menguat. Warga Desa Sagea dan Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, dengan didampingi Koalisi Save Sagea dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara, menegaskan sikap tegas: menolak total operasi PT Mining Abadi Indonesia (PT MAI).
Mereka menilai aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga ruang hidup, sumber air, serta identitas budaya masyarakat adat Sagea-Kiya.
“Ini bukan soal ganti rugi atau lahan yang dirusak. Ini soal ruang hidup kami, lingkungan kami, dan masa depan generasi kami,” ujar Mardani Legayelol, Juru Bicara Save Sagea, dalam keterangan yang diterima Porostimur.com, Rabu (22/10/2025).
Ruang Hidup yang Terancam di Tanah Karst Sagea
Penolakan warga semakin menguat setelah kunjungan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadi dan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, ke Desa Sagea pada 13 Oktober 2025 lalu.
Alih-alih menghadirkan solusi, pertemuan itu justru mengecewakan warga. Pemerintah disebut hanya membahas kompensasi dua mobil warga yang dirusak dan ganti rugi lahan yang diserobot perusahaan.
“Masalah di sini jauh lebih besar dari sekadar ganti rugi. Tambang ini mengancam seluruh sistem kehidupan kami,” kata Mardani dengan nada tegas.
