Porostimur.com, Tual — Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan menuai pro-kontra di tengah publik. Isu pemilihan tidak langsung ini menguat seiring dukungan sejumlah partai politik tingkat nasional.
Beberapa partai yang disebut mendukung mekanisme Pilkada lewat DPRD antara lain Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.
Di tengah arus dukungan tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi salah satu partai yang konsisten menolak Pilkada tidak langsung dan tetap mengawal hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Kepala Daerah Lebih Takut Elite Partai
Penolakan tegas disampaikan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Tual, Provinsi Maluku Fitri Notanubun. Ia menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, maka arah pertanggungjawaban kepala daerah akan bergeser.
“Jelas jika Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, kepala daerah akan lebih takut kepada pimpinan partai politik ketimbang masyarakat,” tegas Notanubun, Jumat (24/1/2026).
Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi merusak esensi demokrasi karena kepala daerah tidak lagi bergantung pada kehendak rakyat, melainkan pada kekuatan elite politik di parlemen.
