Porostimur.com, Ambon — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
Paripurna berlangsung di ruang sidang utama Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Jumat (19/9/2025), dihadiri pimpinan dan anggota DPRD.
Benhur Wattubun Buka Paripurna
Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Wattubun, saat membuka rapat menyampaikan bahwa agenda masa sidang ditetapkan sesuai Pasal 85 ayat (1) huruf C, yang menegaskan tugas Badan Musyawarah (Banmus) dalam menentukan agenda DPRD, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan perkiraan waktu penyelesaiannya.
“Banmus telah membahas dan menetapkan agenda program kegiatan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib,” ujar Wattubun.
Dua Belas Agenda Utama
Dalam kesempatan itu, Wattubun memaparkan 12 agenda program dan kegiatan DPRD pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026. Agenda tersebut meliputi:
- Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
- Pembahasan dan paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2025.
- Paripurna persetujuan Ranperda APBD Perubahan 2025 dengan pendapat akhir fraksi-fraksi.
- Konsultasi alat kelengkapan dewan (Banmus).
- Paripurna pembahasan dan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2026.
- Paripurna persetujuan Ranperda APBD 2026.
- Penyampaian aspirasi masyarakat oleh komisi-komisi ke pemerintah pusat.
- Paripurna pembahasan Ranperda inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah.
- Verifikasi surat-surat masuk oleh komisi.
- Agenda lain sesuai kebutuhan dan penugasan.
- Masa reses Sidang I Tahun Sidang 2025–2026.
- Penutupan Masa Sidang I sekaligus pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026.
Seruan Satukan Visi
Wattubun menekankan pentingnya kerja keras seluruh anggota dewan dalam menuntaskan pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, serta RAPBD 2026. Termasuk pembahasan Ranperda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah.
